Setahun Jokowi-Ma'ruf di Mata Warga: Ampun, Cuma Makan Janji
Masyarakat kecil menilai Joko Widodo-Ma'ruf Amin tak memberikan sama sekali perbaikan ekonomi hingga setahun masa jabatan keduanya. Memang, ada pandemi Covid-19 dalam 9 bulan terakhir.
Masalahnya, pemerintah malah menerbitkan kebijakan kontroversial, seperti Omnibus Law, alih-alih fokus pada penanganan pandemi secara langsung oleh Pusat.
Tepat setahun lalu, Jokowi - Ma'ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan wakil Presiden oleh MPR, setelah memenangkan Pilpres 2019 dengan ragam janji yang tampak berpihak pada rakyat kecil.
Junaedi (40), warga Cianjur yang bekerja sebagai penjual gorengan di Jakarta Selatan, mengatakan dalam setahun ini keuangannya justru makin seret.
Padahal, pada Pilpres 2019 ia mencoblos Jokowi karena janji-janjinya yang tampak hendak memberi kemudahan untuk rakyat, misalnya kartu sehat, kartu prakerja, dan kartu indonesia pintar.
"Waduh, setahun terakhir mah justru pailit, enggak ada seneng-senengnya, ampun saya," cetus dia, ditemui di lokasi jualannya, Senin (19/10).
"Padahal dulu saya milih karena katanya bisa gampang kalau berobat, bisa dapet kerja, [sekarang] malah enggak ada bedanya, istilahnya saya cuman makan janji, yang ada makin sulit," tuturnya.
Saat ditanyai perihal kepuasannya terhadap kinerja Jokowi, ia menyebut sama sekali tidak puas. Dirinya sempat berekspektasi tinggi kepada Jokowi, setidaknya dapat menurunkan harga bahan pokok hingga makin terjangkau.
"Enggak ada [kepuasan], nol besar, sama sekali enggak puas. Saya harapannya tinggi ke pak Jokowi, sekarang sama sekali enggak ada," keluhnya.
Senada, Suratmi (45), warga asal Wonogiri, sambil berkaca-kaca mengaku keuangannya memburuk dalam setahun terakhir. Ia yang berjualan bakso keliling kompleks mengatakan sepi pembeli.
Dalam sehari, dia biasanya bisa menabung hingga Rp200 ribu. Kini, ia hanya bisa bertahan hidup tanpa bisa menabung untuk masa depan.
"Menurun drastis [pendapatan], apalagi sekarang pandemi, jualan cuman buat dimakan sendiri, enggak ada tabungan, enggak tahu besok gimana, padahal Pak Jokowi katanya dulu bakal bantuin rakyat kecil, wong kami rakyat kecil tapi enggak ada [bantuan] itu," ucap perempuan yang akrab dipanggil Ratmi itu.
Sementara, dia masih harus menyekolahkan anaknya yang berusia 15 tahun 2 bulan ke SMA swasta karena ketentuan usia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
"Anak saya itu, bisa masuk SMA Negeri, malah masuk swasta karena usianya kurang tua, duit keluar banyak, angel tenan," seloroh Ratmi.
Senada, Abdullah (48), warga Madura yang merantau ke Jakarta, ketika ditanya pendapatnya soal setahun Jokowi menjabat menjawab, "Enggak ada manis-manisnya, pahit hidup saya malahan di sini".
Abdul, yang ikut aksi demo menolak Omnibus Law pada 13 Oktober, menyebut di masa pandemi Jokowi malah membiarkan kebijakan yang kontroversial muncul seperti Omnibus Law, bukannya membuat suasana aman. Terlebih, proses pembahasannya pun tak transparan.
"Omnibus Law yang mana? Enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena kalau dibaca sama rakyat, udah mampus ketauan [rakyat], bakal susah, makanya disembunyikan," cetus dia.
Nilai Buruk
Sobirin (32), yang sehari-hari berdagang di daerah Kebayoran Baru, Jaksel, mengaku tak puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf bila dibandingkan periode Jokowi-Jusuf Kalla.
"Terus terang saya enggak puas. Makin kesini makin parah aja [kebijakannya]. Jauh jika dibanding periode pertama," kata dia.
Ia pun memberi nilai 5 dari skala 1-10 terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf dalam satu tahun pemerintahannya.
"Harapannya ke depannya Pak Jokowi bikin kebijakan yang merakyat lah. Karena sekarang istilahnya yang kerja, gaji diturunin, apa-apa diturunin. Rakyat kecil bisa-bisa merampok kita," kata dia.
Fatur (25) menyebut banyak tindakan Jokowi dalam setahun ini yang merugikan rakyat. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya aksi demonstrasi yang terjadi.
"Kebijakannya itu kurang ke rakyat kecil. Kalau skala 1-10, saya kasih 0," kata Fatur.
Selain soal kebijakan, ia juga menyoroti pada setahun pertama Jokowi di mana banyak terjadi praktik kekerasan dari aparat kepada masyarakat. Praktik kekerasan itu, menurut dia banyak terjadi saat demonstrasi.
"Seharusnya rakyat itu dilindungi, bukan dihajar-hajar kayak gitu," kata dia.
