Ulil Abshar: Nyuwun Sewu Pak Jokowi, Waktu Panjenengan Ketemu Bebek Itu Juga Komunikasi Buruk
Dalam konteks penolakan terhadap omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, Presiden Joko Widodo menegur semua menterinya karena dianggap komunikasi publik mereka buruk.
Alih-alih memuji sikap Jokowi, cendekiawan muslim Ulil Abshar-Abdalla mengkritiknya. Ulil mengkritik Kepala Negara karena Jokowi sendiri dinilai tidak memberikan contoh komunikasi publik yang baik, terutama dalam merespon demonstrasi menolak UU Cipta Kerja.
"Pak Jokowi, nyuwun sewu, njenengan pergi ke Kalteng dan bertemu bebek di sana pada saat buruh dan mahasiwa protes di ibu kota, itu juga komunikasi yang buruk. Teramat buruk malahan, menurut saya," kata Ulil.
Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah ketika buruh dan mahasiswa demonstrasi pada Kamis (8/10/2020).
"Apakah bebek lebih berharga ketimbang buruh?" kata Ulil.
Beberapa pekan yang lalu, Ulil juga mengkritik Jokowi. Berpijak pada keadaan sekarang, Ulil memprediksi keadaan bangsa yang diwarnai ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah akan berlangsung hingga empat tahun kedepan atau hingga pemilu 2020.
Ulil menekankan bahwa dia amat menyayangkan langkah pemerintah Jokowi melakukan sejumlah "blunder politik" dalam setahun terakhir. "Sayang sekali."
Beberapa "blunder politik" yang dilakukan pemerintah Jokowi dalam setahun terakhir yang disebutkan Ulil dalam media sosial, antara lain revisi UU KPK yang melemahkan lembaga anti-rasuah itu, penanganan pandemi Covid-19 yang disebut Ulil kacau, pemerintah tetap ngotot melaksanakan pilkada serentak di tengah pandemi, dan yang terbaru, "ngebut" mengesahkan UU Cipta Kerja.
Sejumlah "blunder politik" pemerintah dinilai Ulil telah menggerus kepercayaan publik. Dalam empat tahun sisa pemerintahan Jokowi ini, Ulil memprediksi akan susah mengerek kepercayaan publik kembali. Sebab, sudah ada tren dalam setahun terakhir ini: Jokowi seperti tak peduli pada suara publik.
Perkembangan menarik dari keadaan sekarang, menurut Ulil, elemen masyarakat yang selama ini jarang atau malahan tidak pernah membicarakan politik, tiba-tiba ikut peduli pada proses pengesahan UU Cipta Kerja yang penuh masalah.
"Mereka ini tiada lain adalah K-Popers. Ini menandakan: something has seriously gone wrong," kata Ulil.
Menurut pendapat Ulil jika Presiden Jokowi tidak mau mengubah sikap dan mulai rendah hati menunjukkan komunikasi publik yang menandakan bersedia mendengar aspirasi rakyatnya, sulit akan ada pemulihan kepercayaan publik.
"Yang terjadi adalah makin merosotnya kepercayaan itu," kata Ulil.
Dalam pernyataan yang disampaikan di media sosial, Ulil juga menyebutkan beberapa momen politik yang menurut dia menandakan bahwa Presiden Jokowi seperti sengaja men-cuek-kan suara-suara profetik dan nurani publik.
"Pertama, waktu revisi UU KPK. Saya ingat, waktu itu banyak tokoh-tokoh senior di republik ini yang membujuk Jokowi untuk menerbitkan perppu. Dia ndak peduli," katanya.
Momen lain yang disebutkan Ulil, waktu dua ormas Islam besar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, meminta agar pelaksanaan pilkada serentak akhir tahun 2020 ditunda karena pandemi, Presiden Jokowi tak peduli.
"Ia jalan terus, as if nothing happens," kata Ulil.
"Yang ironis, Presiden pergi ke Kalteng untuk, antara lain, melakukan hal yang begitu remeh: menengok bebek," katanya.
Menurut Ulil momen-momen tersebut menegaskan komunikasi politik yang dilakukan Presiden amat buruk. "Buruk sekali."
Menilai serangkaian tindakan Presiden Jokowi dalam beberapa bulan terakhir, sejak November tahun 2019, Ulil melihat suatu pola yang relatif ajeg, yaitu: "Presiden makin terputus dari realitas masyarakat. Dia hanya mau peduli pada ambisi-ambisi besarnya."
Jika Presiden Jokowi bersikap seperti ini terus-menerus sampai akhir jabatan, Ulil khawatir dia hanya akan mencicil secara akumulatif ketidak-percayaan publik dari waktu ke waktu.
Itu sebabnya, Ulil menyarankan siapapun yang ada di lingkaran dalam Presiden, harus ada yang mengingatkan. "Ini ndak bener."
"Pak Jokowi, plis bersikaplah lebih rendah hati. Dengarkan suara orang-orang yang memprotes kebijakan Anda. Tak ada gunanya mengejar ambisi untuk menyelesaikan proyek-proyek besar yang ambisius, tapi mengabaikan suara publik. Nuwun sewu, Pak Presiden."
