Aksi #2019GP Diancam, Sementara #JKW2P Dibiarkan, Dimana Keadilan Bernegara dan Berdemokrasi?

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo turun tangan mengatasi pengadangan berbuntut pemulangan yang menimpa Neno Warisman di Pekanbaru, Riau, Sabtu (25/8).

Fahri menyesalkan aparat negara dan penegak hukum terkesan turut menghalangi gerakan #2019GantiPresiden yang diperjuangkan oleh Neno Warisman.

Menurut Fahri, perlakuan massa dan aparat yang turut mencegah pengutaraan aspirasi di Pekanbaru tidak bisa dibiarkan. Aparat perlu mendapat pemahaman bahwa gerakan tersebut merupakan bagian dari demokrasi.

“Saya terus terang menghimbau kepada Presiden Jokowi, meskipun saya ragu karena saya tidak melihat beliau memimpin bangsa ini secara real, tapi saya ingin mengatakan kepada Pak Jokowi bahwa pola Riau ini berbahaya sekali kalau dibiarkan,” ujar Fahri Hamzah, Minggu malam (26/7).

Fahri menyampaikan hal tersebut di Jeddah, Arab Saudi, melalui siaran langsung via Facebook. Dia merasa perlu segera merespons kejadian yang menimpa Neno Warisman lantaran telah menunjukkan negara dalam kondisi kritis di bawah kepanikan rezim.

“Saya khawatir kalau tidak dikomentari ini akan menjadi gejala atau tren umum, bahwa aparatur kita menganggap peristiwa gerakan masyarakat sipil untuk menolak terpilihnya incumbent sebagai suatu gerakan yang ilegal padahal itu adalah opini,” ujar Fahri.

Fahri menganggap seharusnya aparat negara dan penegak hukum meletakkan fondasi teori dan cara berpikir yang benar dalam menanggapi gerakan aspirasi agar tidak ditunggangi kepentingan rezim.

Menurut Fahri, Indonesia adalah negara demokrasi. Kebebasan adalah segala-galanya bagi masyarakat. Sehingga jika ada perbedaan pendapat maka harus dilawan dengan pendapat, bukan malah dilawan dalam bentuk pengekangan pendapat.

Loading...

Fahri mengatakan aspirasi gerakan #2019GantiPresiden harusnya dilawan dengan cara damai, bukannya datang ke bandara dengan melakukan pengadangan.

Idealnya kelompok yang menentang gerakakn ganti presiden, kata Fahri, bisa melakukan gerakan semacam #2019tetaoJokowi atau #JokowiDuaPeriode.

“Jadi opini kontra opini, demonstrasi kontra demonstrasi, secara damai. sebab secara itulah seharusnya, demokrasi memfasilitasi konflik dan perbedaan,” kata Fahri.

“Dan lebih penting dari itu, aparat harusnya bisa menempatkan diri ketika ada dua kelompok yang berbeda pendapat. Bagaimana caranya agar aspirasi keduanya terfasilitasi,” kata Fahri.

Neno Warisman diadang ratusan orang di gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Riau, Sabtu (25/8) sore. Tokoh penggerak #2019GantiPresiden akhirnya memutuskan pulang ke Jakarta setelah diminta pulang oleh kepolisian setempat dengan alasan keamanan.

Berbeda dengan deklarasi #2019GantiPresiden yang mendapatkan halangan, deklarasi dukungan terhadap Joko Widodo (Jokowi) di berbagai daerah berjalan dengan lancar dan tanpa ada larangan.

Seperti dilansir kumparan.com rabu(8/8/2018), deklarasi dukungan terhadap Jokowi digelar secara serentak 4 tempat secara bersamaan, yaitu yaitu Sabang (Aceh), Miangas (Sulawesi Utara), Merauke (Papua) daan Roter (NTT).

Deklarasi dukungan terhadap Jokowi di empat daerah terluar itu dikoordinir oleh Dewan Pimpinan Pusat Arus Bawah Jokowi (DPP ABJ) dengan tema “Terimakasihku Untukmu Jokowi”.

Lokasi itu dipilih sebagai bentuk implementasi dari Nawacita Ketiga Dalam Nawacita itu, Jokowi akan memprioritaskan pembangunan Indonesia dari pinggiran. Bukan pembangunan Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris. Pembangunan menyebar ke seluruh pelosok negeri (desentralisasi) dan tidak lagi terpusat di perkotaan (sentralisasi).

Loading...