Wakil Bupati: Terganggu Suara Azan, Jangan Tinggal Disini !

Polemik suara azan yang berakhir di persidangan mendadak menjadi perbincangan banyak pihak. Terlebih, kasus yang menimpa Meiliana dengan putusan vonis 1,5 tahun penjara yang disampaikan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Sumatera Utara.

Kasus ini bahkan memicu kerusuhan bernuansa SARA di Tanjung Balai, Sumut, dua tahun lalu, karena Meiliana tak terima dengan volume azan yang dianggap terlalu besar baginya.

Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Bimas Islam akhirnya mempublikasikan aturan penggunaan pengeras suara di Masjid.

Aturan mencakup saat pelaksanaan Azan, Tilawah Al-Qur’an menjelang Sholat, pengajian dan Upacara Hari Besar Islam.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Aceh Besar, Tgk Husaini A Wahab merespons secara santai soal edaran Kementerian Agama RI, yang mengatur volume dan pengeras suara di Masjid. Ia meminta warganya untuk mengabaikan kebijakan tersebut.

Tgk Husaini menegaskan bahwa kebijakan itu tidak berlaku di daerah berbasis Syariat Islam. Bahkan ia meminta warganya untuk mengeraskan kembali volume suara di setiap Masjid, jika ada yang protes.

Loading...

“Di Aceh Besar tak berlaku itu. Kita minta kepada seluruh Desa untuk mengabaikan itu. Malahan, kalau ada yang melarang, harus lebih besar lagi volumenya,” kata Tgk. H Husaini A Wahab usai Tabligh Akbar Menyambut 1 Muharram di Mesjid Jamik Aceh Besar, Aceh, pada Selasa (11/09) malam.

Ia berpendapat, Kemenag RI tidak ada hak mengeluarkan edaran tersebut. Apalagi ini menyangkut ajaran agama. Yang dibaca di masjid itu, lanjut dia, adalah kalimat tauhid yang harus didengar oleh masyarakat.

Menurutnya jika masih ada yang terganggu suara azan, berarti orang tersebut harus keluar dari daerah Aceh Besar.

“Kalau ada yang terganggu, jangan tinggal di sini. Jadi, bukan kita yang harus tunduk pada mereka,” tegasnya.

Husaini meminta kepada warga Aceh Besar untuk melakukan aktivitas masjid seperti biasanya. Bahkan, ia akan bertanggungjawab bila masih ada yang melarang aktivitas masjid dengan pengeras suara.

“Kita tinggal di Aceh yang melaksanakan Syariat Islam. Jika ada larangan seperti itu, jangan ikuti,” kata Husaini.

Sebelumnya, Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran bernomor B.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018 pada Kamis tiga pekan lalu. Surat instruksi itu berisikan tentang Pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: KEP/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Musala.

Loading...